Blog Pendidikan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang notabene adalah wakil rakyat harus peka terhadap realitas kehidupan rakyat saat ini. Berbagai problema seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran telah banyak mendera rakyat. Hal tersebut harus menjadi perhatian DPR jika mereka benar-benar pro-rakyat atas keterwakilannya di lembaga legistatif pemerintahan.

Namun, hal itu sering dilupakan oleh DPR ketika mereka menjabat di lembaga pemerintahan. Mereka hanya ingat rakyat ketika masa pemilihan umum tiba. Rakyat hanya dimanfaatkan sebagai mesin elektoral untuk meningkatkan elektabilitasnya saat mereka maju bersaing dalam bursa pemilhan umum. Seolah-olah rakyat hanya merupakan konstituen, padahal rakyat juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh wakil rakyat sebagai lembaga tinggi negara.

Sejauh ini, fasilitas yang diperoleh DPR saat menjabat cukup banyak, misalnya gaji pokok dan berbagai tunjangan yang beranekaragam serta jumlahnya yang berjibun. Kalau ditinjau secara komprehensif, DPR sangat tidak layak mendapat dana pensiun, karena selain masa jabatanya relatif pendek, juga kontribusinya tidak optimal untuk rakyat. Hal itu menurut penulis sangat tidak realistis jika mereka masih mendapatkan dana pensiun.

Diakui atau tidak, negara kita adalah negara hukum, yang kesemuanya diatur dalam konstitusi. Terkadang konstitusi tersebut bersifat pragmatis dan tidak sesuai dengan hati nurani rakyat, seperti Undang Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Undang Undang tersebut dibuat oleh DPR untuk kepentingan DPR itu sendiri, seperti diadakanya dana pensiun untuk DPR. Sayogyanya Undang-undang tersebut perlu dikaji ulang, mengingat tidak sepantasnya DPR mendapatkan dana pensiun. Alangkah baiknya dana pensiun DPR dialokasikan untuk rakyat. 

Seharusnya DPR itu malu, karena sudah terlalu banyak memakan uang rakyat. DPR serba kecukupan, bahkan bisa dibilang fasilitasnya mewah. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan kondisi rakyat yang semakin terjepit. Berbagai bahan makanan naik, daging sapi naik, dan masih banyak lagi yang menjadi indikator kesengsaraan rakyat.